Laksamana Muda Jhon Lie. Tionghoa Pertama yang Menjadi Pahlawan Nasional

Di kalangan masyarakat umum, bahkan termasuk warga Tionghoa sendiri, nama John Lie kurang dikenal. Orang tentu lebih kenal Laksamana Cheng Hoo, panglima armada Tiongkok sekaligus penyebar agama Islam di berbagai belahan dunia. Namun, di kalangan pelaut, TNI Angkatan Laut, Laksamana John Lie tank asing lagi. Bahkan, sebelum ditetapkan sebagai pahlawan nasional pun, John Lie sudah dianggap sebagai salah satu role model bagi pelaut-pelaut muda tanah air.

Nama John Lie, yang juga dikenal sebagai Jahja Daniel Dharma, mulai banyak dibicarakan setelah adanya iklim keterbukaan pada era 2000-an. Ketika tahun baru Imlek dijadikan hari libur nasional, agama Khonghucu diakui (kembali), maka sejumlah aktivis Tionghoa mengusulkan agar John Lie dijadikan pahlawan nasional. Seminar-seminar pun digelar, buku tentang John Lie diterbitkan, dan media-media Tionghoa banyak memuat profil John Lie.

"Adanya pahlawan nasional dari etnis Tionghoa justru sangat penting bagi masyarakat Indonesia keseluruhan yang bisa melihat bahwa etnis Tionghoa itu sama dengan etnis lain, yakni sama-sama berjuang untuk kemerdekaan bangsa," ujar Dr Asvi Warman Adam, sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Aswi termasuk cendekiawan yang banyak bicara di seminar dan menulis artikel-artikel tentang sosok John Lie.

John Lie lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 Maret 1911, dan meninggal di Jakarta pada 27 Agustus 1998. Almarhum menerima Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden Soeharto pada 10 Nopember 1995. Karena itu, John Lie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Kebijakan politik Orde Baru yang tidak kondusif bagi warga Tionghoa membuat nama John Lie tenggelam. Jangankan mengusulkan putra pasangan suami-istri Lie Kae Tae dan Oei Tjeng Nie Nio itu sebagai pahlawan nasional. Membicarakan jasa-jasa John Lie dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia saja tidak banyak dilakukan.

Awalnya, John Lie bekerja sebagai mualim kapal niaga milik Belanda, kemudian bergabung dengan Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), sebelum diterima di Angkatan Laut RI. Semula dia bertugas di Cilacap dengan pangkat kapten. Di pelabuhan ini John berhasil membersihkan ranjau yang ditanam Jepang untuk menghadapi Sekutu. Atas jasanya, John dinaikkan pangkatnya menjadi mayor.

Sejak itu John Lie memperlihatkan kemampuannya sebagai pelaut dan patriot sejati. Pada awal kemerdekaan, 1947, John ditugaskan mengamankan pelayaran kapal-kapal yang mengangkut komoditas ekspor Indonesia untuk diperdagangkan di luar negeri.

Di antaranya, mengawal kapal pengangkut karet 800 ton untuk diserahkan kepada Utoyo Ramelan, kepala perwakilan RI di Singapura. Karet atau hasil bumi lain dibawa ke Singapura untuk dibarter dengan senjata. Senjata-senjata itu diserahkan kepada pejabat di Sumatera seperti bupati Riau sebagai sarana perjuangan melawan Belanda.

Ingat, meski sudah merdeka pada 17 Agustus 1945, pasukan Belanda yang didukung Sekutu masih bercokol di Indonesia. Setelah Jepang kalah, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia.

Nah, perjuangan John Lie dan kawan-kawan di kapal tidak ringan mengingat kapal-kapal AL Belanda rajin patroli. Belum lagi harus menghadapi gelombang samudra yang besar untuk ukuran kapal mereka yang belum secanggih saat ini.

Dalam operasi ini, John Lie mengemudikan kapal kecil cepat bernama The Outlaw. Seperti dituturkan dalam buku yang disunting Kustiniyati Mochtar (1992), paling sedikit John Lie melakukan 15 kali operasi 'penyelundupan'. Ketika membawa 18 drum minyak kelapa sawit, John sempat ditangkap perwira Inggris.

Di pengadilan Singapura, John dibebaskan karena tidak terbukti melanggar hukum. Saat membawa senjata semiotomatis dari Johor (Malaysia) ke Sumatera, kapal John dihadang pesawat patroli Belanda. John Lie mengatakan, kapalnya sedang kandas.

Dua penembak, seorang berkulit putih dan seorang lagi berkulit gelap, mengarahkan senjata ke The Outlaw. Entah mengapa, komandan tidak mengeluarkan perintah tembak. Pesawat itu lalu meninggalkan The Outlaw tanpa insiden.

Jiwa patriotisme, cinta tanah air, membela negara, tak hanya diperlihatkan Laksamana Muda John Lie lewat kata-kata, tapi perbuatan. Sejak bergabung dengan TNI Angkatan Laut pada awal kemerdekaan, sebagian besar hidup John Lie dibaktikan kepada negara dan bangsanya di lautan.

Karena itu, John Lie yang dilahirkan di Manado, 9 Maret 1911, ini tidak suka dengan istilah 'pribumi' dan 'nonpribumi' yang dinilai hanya menyudutkan orang Tionghoa di Indonesia. Istilah 'nonpribumi' ada era Orde Baru selalu merujuk pada orang Tionghoa. Dan konotasinya selalu jelek. Nah, John Lie ini punya pandangan sendiri tentang pribumi dan nonpribumi.

"Siapakah orang pribumi dan nonpribumi itu? Orang pribumi adalah orang-orang yang jelas-jelas membela kepentingan negara dan bangsa. Sedangkan nonpribumi adalah adalah mereka yang suka korupsi, suka pungli, suka memeras dan melakukan subversi. Mereka itu sama juga menusuk kita dari belakang," kata John Lie seperti dikutip Mayor (P) Salim, komandan KRI Untung Suropati,dalam sebuah artikelnya.

Menurut John, orang yang tidak mementingkan atau membela nasib bangsa Indonesia--apa pun latar belakang suku, ras, etnis, agama--adalah pengkhianat-pengkhianat bangsa. "Jadi, soal pribumi dan nonpribumi bukannya dilihat dari suku bangsa dan keturunan, melainkan dari sudut pandang kepentingan siapa yang mereka bela," tegasnya.

Laksamana Muda John Lie, menurut Mayor (P) Salim, terlibat aktif dalam sejumlah operasi penumpasan pemberontakan di dalam negeri seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dan PRRI/Permesta. Aksi separatis ini sangat mengganggu keutuhan Republik Indonesia yang usianya masih sangat hijau.

Pada 1 Mei 1950 Menteri Panglima AL Raden Soebijakto memerintahkan kapal perang AL untuk melaksanakan blokade di perairan Ambon. John Lie menjadi komandan kapal–kapal korvet RI Rajawali. Kemudian KRI Pati Unus dikomandani Kapten S Gino, KRI Hang Tuah dipimpin Mayor Simanjuntak. Pendaratan di Pulau Buru dilaksanakan pada 13 Juli 1950.

TNI AL mengerahkan kekuatan eskader-eskader di bawah komando Mayor Pelaut John Lie, dilanjutkan dengan pendaratan di Pulau Seram dan Pulau Piru. Melalui tiga titik pendaratan ini, yang dibantu kekuatan gabungan TNI, pasukan RMS pun terdesak. Pada 15 November 1950, operasi pembersihan RMS di Ambon dan sekitarnya selesai.

Pemberontakan DI/TII kali pertama muncul di Jawa Barat pada 1949 di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Namun, pengaruh DI meluas hingga ke Aceh pada 1950 dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh dan di Sulawesi Selatan pada 1953 di bawah pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, Presiden Soekarno memerintahkan operasi militer dan operasi pemulihan keamanan yang melibatkan seluruh elemen pertahanan, termasuk TNI AL.

Nah, kapal TNI AL menggelar operasi patroli pantai dipimpin oleh Mayor (P) John Lie.

Pada 1958 pemerintah juga menggelar operasi untuk menumpas Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi. Operasi gabungan TNI ini dikomandani Kolonel Ahmad Yani, dengan wakil komandan Letkol (P) John Lie dan Letkol (U) Wiriadinata.

Dalam operasi ini TNI AL membentuk Amphibious Task Force-17 (ATF-17) yang dipimpin Letkol (P) John Lie, dan melibatkan KRI Gajah Mada, KRI Banteng, KRI Pati Unus, KRI Cepu, KRI Sawega, dan KRI Baumasepe, serta satu batalyon KKO (Marinir). Kapal-kapal melakukan bombardemen sekitar kota Padang dan kemudian mengadakan operasi pendaratan pasukan KKO.

Setelah operasi Permesta 1958-1959, John Lie dikirim ke India selama setahun untuk tugas belajar di Defence Service Staff College, Wellington. Pada 1960, John Lie diangkat menjadi anggota DPR Gotong Royong dari unsur TNI AL.

Kemudian, pada 1960–1966 John Lie menjabat kepala inspektur pengangkatan kerangka kapal di seluruh Indonesia. Sebelumnya, pada 5 Oktober 1961 Presiden Soekarno menganugerahkan tanda jasa kepahlawanan kepadanya.

======

Oleh LAMBERTUS HUREK

Note : Tulisan ini kami sadur dari Tulisan Bp. LAMBERTUS HUREK.